3 menit waktu baca

Nasionalisme dari Pinggir

Sebuah refleksi

Oleh Muhammad Alkaf

Lukisan karya Sabar Subardi
Ketika Bung Karno berpidato dengan garangnya tentang Pancasila, 1 Juni 1945 di gedung BPUPKI, apa yang dipikirkan oleh manusia lain, di luar gedung tersebut? Atau, ketika Bung Karno berpidato dengan menggelagar, bak petir yang menyambar-nyambar tentang paham kebangsaannya itu di berbagai tempat, apa yang dikerjakan dan hidup di dalam pikiran manusia lain di belahan bumi Indonesia yang lainnya.

Pertanyaan tersebut merupakan perkara besar, terutama dalam penulisan sejarah Indonesia. Dimana imajinasi keindonesiaan, seakan-akan adalah ciptaan hebat dan debat elite intelektuil yang tinggal di Jakarta. Tanpa pernah mau melihat apa yang sedang terjadi di daerah lain, yang kini diikat oleh satu kesatuan negara bangsa Indonesia.

Perkara historiografi ini menjadi beban dalam melihat Indonesia, yang terlalu fokus pada pusat, sehingga mengabaikan yang berada dipinggir. Padahal, yang disebut pinggiran itu, telah ikut juga memberikan sumbangsih penting dalam kemerdekaan Indonesia.

Nasionalisme dari pinggir sebenarnya adalah poin tentang bagaimana kita mendudukkan sebuah perkara yang benar-benar dapat berguna untuk kehidupan bersama. Apalagi dalam pengalaman kesejarahannya, sebelum proklamasi kemerdekaan, manusia Indonesia sudah hidup dengan beragam latar belakang indentitas kebudayaannya (Daoed Joesoef, Kompas/15 Agustus 2016).

Upaya konstruksi peranan dari pinggiran ini dapat dilakukan dengan melihat bangunan Indonesia di tahun 1950-an. Periode itu merupakan fase keluarnya Indonesia dari keterpurukan setelah hancur dalam revolusi fisik 1945-1949. Oleh sedemikian penting, menurut Andrian Vickers (2008), tahun 1950-an diletakkan sebagai bangunan awal dari pondasi bangunan terhadap gagasan yang kebangsaan, egaliter dan peluasan wacana nasionalisme yang disebarkan melalui perluasan jaringan pendidikan.

Dari situlah kemudian ditarik untuk melihat bagaimana hubungan pusat dan daerah dalam membangun sebuah imaji tentang negara-bangsa. Remco Raben, dalam satu artikelnya, Bangsa dan Daerah dan Ambiguitas Modernitas di Indonesia 1950-an, (Sita Van Bemmelen dan Remco Raben, 2011) menjelaskan bahwa hubungan derah-pusat pada masa tersebut sedang mencari bentuknya. Disini terlihat bagaimana pusat memiliki posisi penting dalam membawa gagasan-gagasannya ke daerah dengan melakukan ‘pemindahan waktu nasional’ ke daerah, seperti upacara 17 Agustus, pemuatan berita-berita nasional dan tentu saja Pemilu 1955 (hal. 310). Tahun 1950-an juga digambarkan sebagai masa pertentangan pusat daerah yang kuat, melalui pemberontakan dan perebutan pengaruh di wilayah daerah. Raben menjelaskan bahwa salah satu sebab adalah adanya kolonialisasi yang berbeda-beda, sehingga identitas lokal menjadi lebih kuat tumbuh (hal. 296).

Tentu saja kasus yang paling mudah dipahami tentang pertentangan pusat-daerah, dalam konteks pembangunan nasionalisme dari pinggir, adalah pemberontakan Darul Islam Aceh. Sebuah pergolakan politik yang disebut oleh Nazaruddin Sjamsuddin (1990) sebagai Pemberontakan Kaum Republik. Pemberontakan tersebut menjelaskan kepada kita tentang sebuah wilayah yang jauh dari perdebatan narasi keindonesiaan, yang mulai muncul di awal abad ke 20, namun kemudian ikut memberikan bobot terhadap makna nasionalisme itu sendiri.

Nasionalisme Indonesia itu sangat terang benderang, apabila mengikuti formasi Ben Anderson, dibangun dari masyarakat yang terbayang. Ada keterpautan, yang kemudian melahirkan, memakai istilah Ernest Renan yang sering dikutip oleh Daoed Joesoef, keinginan untuk hidup bersama.

Keinginan untuk hidup bersama itulah yang tentunya dimaknai sebagai sebuah kesadaran yang bersifat mendasar. Dimana setiap narasi yang telah tumbuh dalam bangunan kesejarahan Indonesia harus diletakkan secara adil dan beradab, termasuk nasionalisme dari pinggir itu sendiri.

Nasionalisme dari pinggir sesungguhnya sebuah modal besar dalam membangun karakter bangsa yang kuat. Tidak berguna misalnya, membangun tugu besar sebagai titik awal Indonesia di Sabang, Aceh, dan memberi patok akhir di Papua. Namun rasisme atas dasar warna kulit masih saja tumbuh subur. Bahkan hal tersebut berlangsung secara treatikal di hadapan monumen-monumen bangunan nasionalisme itu sendiri, yang semestinya dibangun untuk tujuan menumbuhkan rasa welas asih sebagai sesama anak bangsa.

Maka dari itu, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 ini, haruslah dijadikan sebagai tonggak pengingat akan banyak hal. Bahwa bangsa ini telah berjalan begitu jauh. Melewati segala rupa tantangan. Bahwa bangsa ini pula tidak memilih menjadi negeri Utara Kuru, yang oleh Bung Karno dikatakan tidak dapat menjadi bangsa yang besar karena tidak ada up and down-nya. Namun bangsa ini telah memilih dirinya, seperti yang disampaikan — sekali lagi– oleh Bung Karno, untuk menjadi mercusuar di muka bumi ini.[]

Komentar Facebook
Kuy, berbagi...